Presiden Jokowi Dodo Kirim Surat untuk Raja Salman

Presiden Jokowi Dodo Kirim Surat untuk Raja Salman

Kabar Berita Harian - Presiden Jokowi Dodo Kirim Surat untuk Raja Salman

Kabar Berita Harian - Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui pemerintah sudah semaksimal mungkin berupaya agar eksekusi mati terhadap Zaini Misrin tidak terjadi.
"Ini kan masalah sudah lebih dari 14 tahun pengadilannya. Jadi bukan hal baru sebenarnya. Pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin," kata JK di kantornya, Selasa (20/3/2018).
JK menjelaskan publik seharusnya memahami hukum yang berlaku di negara lain.  JK mencontohkan terkait beberapa pengedar narkoba yang hukuman mati di Indonesia.
"Sama juga, kita harapkan orang memahami hukum di Indonesia, seperti yang Anda tahu kita hukum mati berapa puluh orang narkoba. Jadi saling mengerti kalau Anda berada di satu negara jangan melanggar hukum negara tersebut," jelas JK.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah tak menampik peran pemerintah dalam mengupayakan pembebasan Zaini.
Bahkan, diplomasi upaya penundaan dan penangguhan vonis bahkan dilakukan hingga ke tataran tertinggi kepala negara, yakni dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al Saud, pada tahun 2015 di Riyadh dan 2017 di Jakarta.
Pada September 2017, Presiden Jokowi pun kembali melakukan upaya penangguhan vonis hukuman mati, dengan mengirimkan surat kepada Raja Salman.
"Terakhir sejak awal Maret 2018, Kementerian Luar Negeri RI masih aktif mengirimkan surat, bukti, dan keterangan saksi-saksi yang sekiranya mampu meringankan dan menangguhkan vonis hukuman mati tersebut. Tetapi, tampaknya pintu peradilan sudah ditutup dan kemudian vonis hukuman mati tetap dilaksanakan tanpa memberikan notifikasi kekonsuleran resmi kepada pihak RI.
"Bahkan, pihak Kemlu RI mengetahui kalau Zaini sudah dieksekusi dari sumber-sumber tidak resmi," lanjut dia.
Agar kasus Zaini tidak lagi terulang, Anis meminta agar Pemerintah berani bersikap tegas terhadap Arab Saudi. Salah satunya dengan menunda kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke Arab Saudi.
Dikabarkan, Jokowi akan melakukan kunjungan ke Riyadh pada Mei 2018. Namun, belum ada konfirmasi resmi dari Kementerian Luar Negeri RI hingga saat ini ataupun dari pihak Arab Saudi.
"Kami meminta agar Presiden Jokowi membatalkan kunjungannya ke Arab Saudi. Jelas ini untuk menanggapi eksekusi mati Zaini," ucap Anis.
Sikap keras ini perlu dilakukan agar Arab Saudi menghormati Indonesia dan lebih menghargai TKI yang selama ini bekerja di sana.
"Kita harus memikirkan cara efektif apa yang bisa dilakukan agar Saudi menghormati kita. Karena hubungan baik antar kepala negara (Jokowi dan Raja Salman) tidak menjamin bisa menghapuskan hukuman mati para TKI," ucap dia.